01.05 by A. Masaswasana Soer
Dari tahun ke tahun pendidikan rupanya semakin memakan biaya juga, mungkin terseret arus fluktuasi harga minyak dan pangan dunia yang semakin tak keruan. Mungkin juga terseret arus politik dalam negeri, seperti kata orang: ganti menteri, ganti kebijakan. Mungkin demikian juga yang tengah aku sadari saat ini. Kurs dolar terhadap rupiah sembilanribuan, dan uang pangkal kuliah yang harus kusetorkan tujuhjutaan. Dulu ketika seluruh perguruan tinggi negara manajemennya masih di bawah satu kubah departemen pendidikan dan kebudayaan, biaya kuliah tak setinggi itu. Karena bernaung di bawah satu pilar kebijakan, sumbangan yang dikenakan pun masih seragam dan terjangkau oleh kantong seorang tukang becak sekalipun. Sekarang, seiring peralihan bentuk PTN menjadi badan hukum milik negara yang memiliki hak otonomi, maka setiap PTN berusaha menaikkan arus keuangannya melalui kebijakan pembiayaan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan tiap PTN. Akhirnya, opini publik terhadap pendidikan tinggi pun berubah menjadi: kuliah itu uang.
Kemarin awal tahun duaribuan, dunia politik sedang digelitiki oleh isu pemalsuan ijazah para pejabat pemerintahan. Mulai dari ijazah kejar paket A sampai universitas, ditebus dengan uang melalui celah-celah birokrasi. Singkat kata, praktek jualbeli ijazah sedang musim pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Lebih dalam, joki-joki semakin bertambah laba dengan mewakili klien untuk mengikuti ujian akhir di perguruan tinggi. Prinsipnya: I happy, you hoki. Ane jadi sarjana, ente dapet duit.
Sebuah hal yang sangat kontradiktif, mengingat bahwa negara tengah berusaha menaikkan standar kualitas pendidikan nasional kita yang semakin menurun dalam peringkat dunia. Mungkinkah pemerintah yang sudah mengenyam bangku pendidikan tinggi salah menafsirkan arti dari kualitas pendidikan itu sendiri? Ataukah mungkin pemerintah tidak tahu sama sekali karena mereka sama sekali tidak mengenyam bangku PTN, karena mereka hanya punya ijazah sarjana yang dibeli di Pasar Tanah Abang? Setahuku, anggaran pendidikan 2008 justru diarahkan untuk menaikkan standar nilai kelulusan, atau mungkin hanya habis untuk biaya studi penentuan kebijakan semata. Yaa, peraturan ‘kan dibuat musti pakai duit? Sementara itu, para pakar pendidikan menanti-nanti keputusan pemerintah tentang peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang pastinya jauh lebih penting daripada sekedar nilai yang tercatat di buku rapor.
Aku pernah bermimpi, pemerintah punya Bank Pendidikan, yaitu semacam rekening rahasia yang dapat digunakan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Ya, setidaknya agar pemerintah tidak terlalu dicap kejam oleh kaum oposan. Konon, Alm. H. M. Soeharto yang identik dengan rezim otoriter pun masih berbaik hati menebar beasiswa melalui berbagai yayasan sosial pendidikan. Ya, mengapa tidak dengan pemerintahan kita yang dianggap lebih demokratis saat ini? Kalau memang pemerintahan reformasi merasa lebih baik dan demokratis daripada pemerintahan orde baru, mengapa pemuda-pemudi masih kebingungan mencari ongkos sekolah yang semakin mahal? Setidaknya ini membangkitkan wacana lama tentang pemotongan tunjangan pejabat dan wakil rakyat demi kesejahteraan rakyat, dalam hal ini, dialihkan untuk Bank Pendidikan.
Dahulu, Bung Karno pernah mengkhawatirkan bahwa bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli dan babu. Tidak tertutup kemungkinan, mengingat semakin tingginya biaya untuk pendidikan saat ini, akan muncul generasi-generasi putus sekolah yang akhirnya hanya memiliki mental kuli dan babu. Memang, tingkat pendidikan rakyat memiliki hubungan timbalbalik dengan tingkat kesejahteraan. Kedua hal itu dapat ditingkatkan melalui peningkatan salah satu aspek sebagai pemicu. Jika pemerintah memang belum sanggup meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengapa tidak dengan meningkatkan pendidikan rakyat? Andaikata tunjangan pejabat, wakil rakyat, maupun jatah dana kampanye parpol dipotong dan dialihkan ke Bank Pendidikan, betapa Indonesia akan melahirkan generasi-generasi cerdas yang layak dalam persaingan di dunia internasional. Andaikata benar mujarab, mengapa ini hanya menjadi sebuah wacana yang didengungkan oleh rakyat kecil?
Entah apapun programnya, sepanjang itu tidak terencana dengan baik maka hanya akan menghabiskan biaya penggodokan dengan percuma, karena program itu kelak tidak akan berjalan secara kontinu. As conclusion, pendidikan mutlak diperlukan dalam membentuk karakter bangsa. Tanpa terpancing oleh isu SARA, mari kita majukan ilmu pengetahuan dengan berpikir cerdas dan jernih.
Akhirulkalam, Salam Pengetahuan!
Huahahahahahahahaha...ha...ha...
Haaa?
Ha.
Label: pendidikan
